Page 17 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

4 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

RUU Pertanahan (lex specialis). Tercatat juga pada tahun
2006, DPD RI mengusulkan RUU Penyempurnaan UUPA
sebagai lex generalis.* *
Revisi UUPA sebagai lex specialis dimaksudkan untuk
mempertegas rumusan ketentuan UUPA seraya menyatukan
ketentuan dasar tentang pertanahan yang tersebar dalam
berbagai peraturan. Pilihan ini relatif meminimalkan resistensi

sektor lain, tetapi tidak mengubah peta sektoralisme dengan
segala dampaknya.
Revisi UUPA sebagai lex generalis memerlukan komitmen
semua sektor yang menyadari bahwa kelestarian lingkungan

hidup dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan
salah satu prinsip dasar dalam pengaturan SDA. Mengingat
tingginya ego sektoral, mengupayakan komitmen bersama itu
bukan pekerjaan mudah.
Konsekuensi revisi UUPA sebagai lex specialis adalah
memperkuat pengaturan di bidang pertanahan, tetapi tidak

menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditinggalkan UUPA.
Revisi UUPA sebagai lex generalis dimaksudkan untuk
mereposisi UUPA melalui (1) penguatan prinsip-prinsip UUPA
dengan memberikan perspektif baru sesuai perkembangan
yang berlaku dan aspirasi masyarakat; (2) perumusan pokok–
pokok pengaturan penguasaan dan pemanfaatan SDA di
bidang pertanahan dan SDA selain pertanahan.

* Dalam perkembangannya pada tahun 2013 DPR RI menyusun
RUU Pertanahan.