Page 16 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 3

itu dapat dilihat pada sulitnya melakukan koordinasi, degradasi
SDA, ketimpangan struktur penguasaan dan pemanfaatan
SDA, dan berbagai konflik yang berkepanjangan.
Di bidang pertanahan sudah banyak peraturan
pelaksanaan UUPA yang diterbitkan. Tetapi, ada dua persoalan
mendasar dalam pembangunan hukum pertanahan. Pertama,
belum tersedia cetak biru kebijakan pertanahan yang

komprehensif. Berbagai peraturan disusun karena urgensi
untuk mengatasi hambatan yang terjadi dan urgensi-urgensi
lain. Adanya tenggat penyelesaian peraturan, mendorong
bahwa penyusunan peraturan itu tidak selalu dilandasi
Naskah Akademik (NA), yang memuat kerangka konseptual
sebagai dasar perumusan peraturan yang bersangkutan. Bisa
jadi, NA bahkan dibuat bersamaan atau setelah peraturan

selesai disusun. Penyusunan peraturan yang reaktif dan
parsial itu berpotensi menghasilkan produk hukum yang
sifatnya temporer. Kedua, arah dan strategi penyempurnaan
UUPA itu pun belum tampak jelas. Kondisi yang dilematis ini
perlu dicarikan jalan keluarnya.

Lex Generalis atau Lex Specialis

Wacana revisi UUPA diawali dengan usulan Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA) tahun 1998, yang cenderung memilih
revisi UUPA sebagai UU yang berfungsi sebagai payung/ induk
pengaturan sumber–sumber agraria ( lex generalis). Tahun
2000 BPN menyusun RUU Pertanahan (lex specialis), dan

September 2004 BPN menyusun RUU Sumberdaya Agraria
(lex generalis). Tahun 2005/2006 BPN kembali menyusun