Page 19 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

6 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

secara obyektif melalui pemahaman kontekstual terhadap
RUUP.
Apakah urgensi pembentukan UU Pertanahan (UUP)?
Setelah terdegradasi dari kedudukannya sebagai UU lex
generalis dalam pengaturan sumber daya agraria/sumber
daya alam dengan terbitnya berbagai UU sektoral sejak 1970-
an, dalam perjalanan waktu karena tuntutan perkembangan

kebutuhan masyarakat dan perkembangan bidang ekonomi,
sosial, budaya, hukum, dan iptek; dipandang perlu melengkapi
UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Hal-hal yang perlu dilengkapi
antara lain terkait: (1) ketidakadilan akses penguasaan/
pemilikan tanah dengan menegaskan kembali perlunya
pembatasan maksimum dan minimum tanah pertanian dan
non-pertanian; pembatasan luasan HGU, HGB, dan hak

pakai untuk keperluan usaha; perlunya aset dan akses reform
(Reforma Agraria); (2) pengawasan terhadap alih fungsi
tanah; (3) pengaturan penggunaan ruang bawah tanah; (4)
penegasan fungsi sosial dan fungsi ekologis hak atas tanah;
serta (5) penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Politik hukum pertanahan semasa Orde Baru

mendorong penafsiran terhadap berbagai konsepsi
pertanahan yang menyimpang dari falsafah dan prinsip-
prinsip dasar UUPA. Dampaknya antara lain dapat dilihat
pada berlangsungnya konflik dan sengketa pertanahan yang
bersifat masif, multidimensi, berdampak luas, bahkan tidak
jarang menyangkut pelanggaran HAM yang tidak kunjung
dituntaskan. Hal- hal yang perlu diluruskan melalui RUUP

antara lain: (1) makna hak menguasai negara yang sering