Page 27 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 27
14 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA
lex generalis. Yang cukup menarik adalah bahwa dalam
setiap diskusi rancangan UU tersebut, wacana yang selalu
mengemuka adalah: dengan terbitnya UU yang akan datang
bagaimana kedudukan UUPA, masih dipertahankan atau
dicabut berlakunya ? Perlu dipahami bahwa sesungguhnya
hal itu bukan pertanyaan melainkan permasalahan yang perlu
dipikirkan jalan keluarnya, justru karena kedudukan UUPA
yang unik: sebagian ketentuannya dimaksudkan sebagai lex
generalis walaupun belum tuntas, tetapi mayoritas materi
muatannya bersifat lex specialis.
Dilema yang berlanjut
Terbitnya berbagai RUU tentang Pertanahan dan
berbagai peraturan pelaksanaan UUPA itu menimbulkan
kekhawatiran terkait “nasib” UUPA. Sejumlah pihak
khawatir jika UUPA tidak dipertahankan maka semakin
terbuka kemungkinan terjadinya penyimpangan dari UUPA
dalam berbagai kebijakan/peraturan perundang-undangan
pertanahan. Kekhawatiran itu diredam melalui komitmen
yang dicapai antara BPN RI dengan Komisi II DPR RI, dalam
suatu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tanggal 29 Juni
2007. Disepakati bahwa UUPA tidak dirubah tetapi cukup
disiapkan RUU tentang Pertanahan. Apakah dilema ini
dapat diatasi dengan komitmen tersebut? Tampaknya tidak
demikian halnya. Pertanyaanya adalah pertama, bagaimana
daya ikat komitmen politis ini, apakah berlaku selamanya
atau hanya untuk kurun waktu tertentu? Apakah dengan
tetap diberlakukannya UUPA dapat dijamin bahwa kebijakan
