Page 29 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

16 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Kedua, Pasal 18 UUPA jo UU No. 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di
Atasnya telah ditinggalkan oleh UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum. Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Pepres No. 36 Tahun
2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 masih memegang teguh
prinsip yang membedakan antara pengadaan tanah dan
pencabutan hak atas tanah. Ketika pemerintah memerlukan
tanah untuk kepentingan umum dan lokasi pembangunan

tidak dapat dipindahkan sedangkan musyawarah dengan
pemegang hak menemui kegagalan, maka lembaga
pencabutan hak atas tanah dibuka kemungkinannya untuk
berlaku. Dalam UU No. 2 Tahun 2012 lembaga pencabutan
hak atas tanah diganti dengan penitipan ganti kerugian di PN
setempat, dan penyelesaian keberatan masyarakat terhadap
lokasi pembangunan dilakukan melalui PTUN dan MA;

sedangkan keberatan mengenai ganti kerugian diselesaikan
melalui PN dan MA. Tidak diperoleh kejelasan tentang alasan
penghilangan lembaga pencabutan hak atas tanah dalam UU
No. 2 Tahun 2012.
Ketiga, penghapusan hak ulayat yang diatur dalam Pasal 3
UUPA melalui Peraturan Menteri ATR / Ka BPN No. 9 Tahun
2015 dan menggantikannya dengan hak komunal atas tanah,

yang secara yuridis-normatif maupun historis-sosiologis
berbeda pengertiannya dengan hak ulayat. Akibatnya terjadi
kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam
pengaturan tentang hak ulayat dengan dihapuskannya Pasal 3
UUPA dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor