Page 35 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

22 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

HPL. Sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang
berlaku, jika pemegang HPL adalah Pemerintah/Pemda, maka
HPL itu merupakan Barang Milik Negara (BMN) atau Barang
Milik Daerah (BMD). Pertanyaannya adalah, apakah pemberian
HGU di atas HPL aset Pemerintah/Pemda itu termasuk dalam
ketentuan tentang pemanfaatan BMN/D sesuai dengan UU
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No.
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D serta peraturan -
peraturan pelaksanaannya ? Di bagian lain DIM disebutkan

bahwa kawasan hutan negara yang telah dilepaskan itu menjadi
tanah negara yang dikelola oleh Kementerian ATR. Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bahwa semua hak
atas tanah dapat diberikan di atas tanah negara sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan lain yang
relevan. Khusus untuk program Reforma Agraria (RA), di atas
tanah negara bekas kawasan hutan itu dapat diredistribusikan

kepada penerima program yang memenuhi syarat. Kiranya
perlu diberikan penjelasan tentang asal muasal terciptanya
konstruksi hukum bahwa kawasan hutan yang dilepaskan
itu menjadi HPL dengan berbagai implikasi hukumnya.
Keempat, terkait dengan ketentuan dalam DIM bahwa HPL
dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Syarat bagi setiap pemegang HPL adalah kewajiban menyusun
rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
untuk mendukung tugas dan fungsinya yang ditegaskan

dalam SK pemberian HPL. Pertanyaannya adalah, apakah
MHA sebagai suatu entitas itu mempunyai tugas dan fungsi
seperti Pemerintah/Pemda, BUMN/D, sehingga memenuhi