Page 39 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

26 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

cara berputar untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya,
ketika ada kegamangan untuk mengatur tentang pemilikan
satuan rumah susun bagi orang asing yang pada umumnya
berdiri di atas tanah-bersama yang berstatus HGB, yang
ditempuh justru menerbitkan peraturan yang diskriminatif
dan menabrak konsep dasar tentang rumah susun. Jika hak atas
tanah hanya terdiri dari HM dan HP maka penyelesaiannya
menjadi lebih sederhana. Penyederhanaan hak atas tanah
pasti memerlukan persiapan menyeluruh secara cermat dan

matang, disamping memerlukan juga kesediaan merubah
pola pikir yang sudah mengakar selama ini. Sudah saatnya juga
untuk meninjau ulang kedudukan hukum HPL dan bukan
justru menjadikannya sebagai hak yang bersifat “sapujagad”.
Dalam jangka panjang, jika UUPA dalam kedudukannya

sebagai lex specialis dikehendaki untuk dirubah, perlu
dipersiapkan strategi tertentu. Mengingat posisi UUPA
yang strategis sebagai landasan hukum untuk mewujudkan
kebutuhan dasar setiap orang atas tanah yang sifatnya terbatas
itu dan fungsi tanah sebagai pendukung berbagai kepentingan
yang tidak selalu selaras satu sama lain, perlu dibentuk suatu
panitia di tingkat nasional yang ditugasi untuk menyiapkan cetak
biru kebijakan pertanahan nasional, disertai dengan pengawalan
publik melalui konsultasi publik yang ekstensif. Tanpa cetak biru

yang komprehensif, perubahan - perubahan UUPA secara parsial
itu justru akan kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan
permasalahan baru yang lebih kompleks.
Oleh karena itu ke depan masih ditunggu transformasi

UUPA dalam suatu UU tentang Pertanahan (lex specialis)