Page 36 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 23

persyaratan untuk dapat diberikan SK HPL ? Di samping itu,
dalam RUUP dirumuskan bahwa dengan persetujuan tertulis
MHA sesuai dengan tata cara tertentu, di atas tanah ulayat
MHA dapat diberikan suatu hak atas tanah kepada pihak ketiga
tanpa harus melalui pelepasan tanah ulayat menjadi tanah
negara. Jika hal itu kemudian diperkuat dengan skema kerja
sama yang adil dan bermanfaat antara MHA dan pemegang
hak atas tanah, tentu alternatif kedua yang lebih masuk akal.

Dalam DIM diperkenalkan acara perubahan hak secara
serta merta atau otomatis jika pemegang hak tidak memenuhi
syarat sebagai akibat dari peralihan hak karena jual beli, tukar
menukar, hibah dan sebagainya. Disebutkan bahwa dalam
waktu satu tahun pihak yang bersangkutan harus melepaskan
hak atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat

atau haknya berubah menjadi suatu hak yang sesuai bagi yang
bersangkutan. Gagasan ini jelas melanggar ketentuan UUPA
yang menyatakan bahwa jika dalam waktu satu tahun pihak
yang bersangkutan tidak melepaskan hak atas tanahnya,
maka perbuatan hukumnya batal demi hukum dan tanahnya
menjadi tanah negara. Ketentuan ini seharusnya dipahami
sebagai sanksi atas suatu pelanggaran; jika ingin melakukan
perubahan, yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan
dalam proses pelayanan perubahan hak dan bukan dengan

melanggar prinsip yang berlaku. Di masa yang lalu pernah
ada perubahan hak dari HP menjadi HM, khusus untuk
tanah transmigran. Melalui Keputusan Kepala BPN No. 21
Tahun 1989, perubahan hak tersebut dilakukan secara massal,
tanpa permohonan, melalui penelitian yang dilakukan