Page 46 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 46
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 33
Menurut konvensi internasional, maka MHA berhak atas
kompensasi yang adil dalam bentuk: tanah, wilayah, SDA yang
setara dalam kualitas, luasan dan status hukumnya sebelum
diambil alih, atau dapat diberikan dalam bentuk-bentuk lain
sesuai pilihan MHA yang bersangkutan. Ketiga, RUU belum
mengatur tentang kelembagaan yang berwenang dan bertugas
melaksanakan restitusi dan kompensasi, termasuk tentang
prosedur dan mekanisme pengajuan klaim oleh MHA.
Tanpa pengaturan yang komprehensif tentang restitusi
dan kompensasi, tujuan yang mulia itu tidak akan mencapai
sasarannya. Pengambilalihan tanah, wilayah dan SDA MHA
yang telah terjadi itu menimbulkan gangguan terhadap
hubungan sosial-politik antara pihak yang mengambil alih
dengan MHA.
Pengakuan hak MHA disertai dengan komitmen
pemberian restitusi dan kompensasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan merupakan upaya
rekonsiliasi untuk mengembalikan keseimbangan hubungan
sosial-politik yang sempat terganggu tersebut.
UU PPHMA bukan obat mujarab untuk menyelesaikan
semua permasalahan terkait MHA, tetapi UU ini dapat disebut
sebagai suatu langkah awal untuk membuktikan berlakunya
pluralisme hukum di Indonesia.
CATATAN:
RUU ini termasuk dalam 160 RUU Prolegnas 2015-
2019 (Nomor urut 42). Ada dua versi RUU, yakni
dari DPR RI dan versi Ornop. Beberapa kali dibahas
