Page 48 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 35

secara efektif, beberapa hal memerlukan klarifikasi.
Permen ini terbit untuk memenuhi tersedianya suatu
pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan
Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan RI No. 79 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada
Dalam Kawasan Hutan (“Perber”) khususnya untuk tanah-

tanah MHA (lihat tulisan Myrna Safitri, Kompas 10 Maret
2015). Permen tentang Hak Komunal (“HK”) ini tampaknya
lebih menonjolkan sisi proseduralnya ketimbang konsepsi
dasar terkait dengan subyek yang diatur. Ketika berbicara
tentang “hak”, ada empat unsur yang harus dipenuhi, yakni:
subyek, obyek, hubungan hukum yang mengikat pihak lain
dengan kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Unsur subyek

menempati kedudukan terpenting. Ketidakjelasan tentang
subyek akan berimbas pada ketidakjelasan tiga unsur lainnya.
Beberapa pertanyaan mendasar dapat diajukan dalam
Permen ini. Pertama, apakah HK ini sama atau dipersamakan
dengan hak ulayat MHA sebagaimana pengertian teknis
yuridis yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku? Kedua, di mana tempat HK dalam sistem hukum
pertanahan nasional sesuai Penjelasan Umum II (2) Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA)? Ketiga, karena pengertian
HK dalam Pasal 1 angka 1 Permen terdiri dari dua kelompok
subyek, yakni MHA dan non MHA, bagaimana dengan cara
terjadinya HK masing-masing? Keempat, karena dengan
berlakunya Permen ini Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang