Page 50 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 50
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 37
Merancukan HK dengan hak ulayat dalam Permen itu
hakekatnya adalah membangun fiksi hukum, karena hak
ulayat dan HK itu mempunyai karakteristik yang berbeda
tetapi oleh Permen dianggap sama. Hak ulayat itu berdimensi
publik sekaligus perdata. Dimensi publiknya tampak dalam
kewenangan MHA untuk mengatur (1) tanah/wilayah sebagai
ruang hidupnya terkait dengan pemanfaatannya termasuk
pemeliharaannya; (2) hubungan hukum antara MHA dengan
tanahnya; dan (3) perbuatan hukum terkait dengan tanah
MHA. Dimensi perdata hak ulayat tampak dalam manifestasi
hak ulayat sebagai kepunyaan bersama. Hak ulayat itu bukan
hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4
yo. Pasal 16 UUPA. Sebaliknya, HK atas tanah itu dimaknai
sebagai hak atas tanah (Pasal 1 angka 10 Permen).
Lebih lanjut, karena HK itu dikategorikan sebagai
hak atas tanah, maka terhadap HK dapat diterbitkan
sertipikatnya (Pasal 13 ayat (3) Permen). Sebaliknya, karena
hak ulayat itu bukan hak atas tanah, maka keberadaan hak
ulayat itu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah
dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara
pendaftaran tanah, batas tersebut digambarkan pada peta
dasar pendaftaran tanah dan dicatat dalam daftar tanah; di
atas tanah ulayat tersebut tidak diterbitkan sertipikat. Dengan
dicabutnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, perihal pendaftaran
hak ulayat ini menjadi tidak jelas nasibnya!
Isu kedua, kedudukan hak komunal MHA dalam
sistem hukum tanah nasional. Mengacu pada Penjelasan
