Page 55 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 55
42 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA
3. Sekali lagi tentang Hak Komunal* *
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang
Berada dalam Kawasan Tertentu terbit 21 Maret 2016.
Peraturan Menteri (Permen) ini diterbitkan untuk
menggantikan permen terdahulu (Permen ATR/Kepala BPN
No. 9 Tahun 2015) karena dinilai menimbulkan perbedaan
pemahaman (Maria SW Sumardjono, “Ihwal Hak Komunal
Atas Tanah”, Kompas, 6/7/2015). Hampir 90% substansi
permen terdahulu dimuat kembali dalam permen ini, dengan
penambahan dan perubahan.
Fokus Permen adalah hak komunal (HK) atas tanah. Dalam
lingkup hukum adat, dari keseluruhan hubungan hukum antara
masyarakat hukum adat (MHA) dengan wilayahnya, Permen
ini mengatur tentang hubungan hukum antara MHA dengan
tanahnya yang bersifat keperdataan (HK). Di luar lingkup hukum
adat, HK dapat diberikan kepada masyarakat yang berada dalam
suatu kawasan tertentu, yaitu kawasan hutan atau perkebunan
(masyarakat tertentu). Dalam Permen ini ditambahkan aturan
tentang pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) di samping
perubahan pengaturan terkait penetapan HK. Tiga hal memerlukan
klarifikasi, yakni terkait dengan esensi HK yang berlaku bagi MHA
dan masyarakat tertentu, pembatalan HGU, dan posisi Permen.
Sifat keperdataan HK di kalangan MHA tampak dari
ketentuan bahwa HK dapat dialihkan. HK juga didaftar dan
* Kompas, 8 Juli 2016
