Page 56 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 56
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 43
diterbitkan sertipikatnya. HK untuk masyarakat tertentu
tidak dapat dialihkan, tetapi dapat diwariskan. Bagaimana
mekanisme penetapan HK? Pengkajian terhadap data yuridis
dan data fisik MHA/masyarakat tertentu dan tanahnya
dilakukan oleh Tim IP4T tingkat kebupaten/kota atau
provinsi sesuai dengan letak tanah yang dimohon. Tim IP4T
diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) atau
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), beranggotakan instansi
terkait, pakar, perwakilan MHA/masyarakat tertentu dan
LSM. Hasil analisis Tim IP4T diserahkan kepada Bupati/
Walikota atau Gubernur, ditindaklanjuti dengan penetapan
Bupati/Walikota atau Gubernur. Surat Keputusan (SK)
Bupati/Walikota atau Gubernur tentang keberadaan MHA
dan tanahnya disampaikan kepada Kakantah atau Kakanwil
untuk ditetapkan dan didaftarkan HK nya pada Kantor
Pertanahan setempat (Pasal 18). Terhadap keberadaan
masyarakat tertentu dan tanahnya, berdasarkan hasil analisis
dan laporan Tim IP4T, Bupati/Walikota atau Gubernur
merekomendasikan (catatan: bukan menetapkan) kepada
Kakantah/Kakanwil untuk dapat diberikan HK nya kepada
masyarakat tertentu dan selanjutnya didaftarkan. Sertipikat
HK untuk MHA dapat diberikan kepada seluruh MHA atau
Ketua MHA atas nama MHA; sertipikat HK untuk masyarakat
tertentu dapat diberikan kepada masyarakat tertentu atau
perwakilannya, pengurus koperasi, unit bagian dari desa atau
pimpinan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Permen ini SK Bupati/Walikota atau Gubernur
terbatas pada pengukuhan keberadaan MHA dan tanahnya,
