Page 57 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 57
44 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA
sedangkan penetapan HK nya merupakan kewenangan
Kakantah/Kakanwil. Apakah ini tepat? Bagi MHA, HK
itu adalah hak yang sudah ada/melekat pada MHA dalam
hubungan dengan tanahnya. SK Bupati/Walikota atau
Gubernur itu bersifat declaratoir belaka, yakni mengukuhkan
hubungan hukum berupa “hak” yang sudah ada. Jika konsepsi
ini dipahami, maka tidak diperlukan penetapan HK nya
oleh Kakantah/Kakanwil (bandingkan hal ini dengan Pasal
13 Permen terdahulu). HK nya didaftarkan berdasarkan SK
Bupati/Walikota atau Gubernur pada Kantor Pertanahan
setempat. Berbeda halnya dengan penetapan HK atas nama
masyarakat tertentu. Penetapan HK nya oleh Kakantah/
Kakanwil itu merupakan perbuatan hukum pemberian hak
yang bersifat konstitutif atau menciptakan suatu hak.
Di samping Permen ini, berlaku Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan MHA (Permendagri). Mekanisme pengakuan
MHA dilakukan melalui tahapan identifikasi oleh Bupati/
Walikota melalui Camat. Terhadap hasil identifikasi
dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA. Panitia
MHA yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
itu menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota
berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya
ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati/Walikota atau
Keputusan Bersama Kepala Daerah tentang pengakuan dan
perlindungan MHA. Pertanyaannya, jika dalam SK Bupati/
Walikota atau SK Bersama kepala daerah itu ditemukan
hubungan MHA dengan tanahnya yang bersifat keperdataan,
