Page 62 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 49

dalam sertipikat diberi catatan bahwa tanah yang
bersangkutan tidak boleh dijual/disewakan dengan
pihak luar atau antar warga tanpa persetujuan Kepala
Desa dan Ketua Adat. Tetapi jika diamati secara teliti
“catatan” dalam sertipikat tersebut didasarkan pada
Putusan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura No.
2 Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 (hanya dua hari
sebelum sertipikat ditandatangani). Jelaslah bahwa
secara yuridis sertipikat yang dibagikan kepada
masyarakat itu adalah sertipikat HM perorangan/
individual. Dengan demikian pernyataan bahwa
sertipikat yang dibagikan itu merupakan sertipikat
hak komunal menjadi sangat rancu* *

Barangkali yang dimaksud adalah sertipikat HM
perorangan/individual yang dibagikan pada saat
bersamaan kepada komunitas (masyarakat) desa
Ngadisari. Jelaslah sertipikat tersebut bukanlah
merupakan sertipikat hak milik-bersama masyarakat
hukum adat, yang lazim disebut dengan hak komunal.

Dengan demikian, kiranya perlu dipertegas
penggunaan istilah yang tepat. Istilah sertipikat
hak komunal itu digunakan untuk kalangan MHA,
sedangkan untuk kelompok masyarakat non MHA,
disebut dengan istilah hak milik-bersama.

* Tulisan Purnawan D Negara, “Hak atas Tanah pada Masyarakat
Tengger sebuah Refleksi atas Pelaksanaan Pengakuan “Hak
Komunal atas Tanah” Pada Masyarakat Tengger” yang dimuat
dalam Digest EpistemaVol. 6/2016 mengkonfirmasikan
kerancuan tersebut.