Page 66 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 53

Pertama, kesempatan MA menjadi subyek HP3.
Pertanyaannya, apakah MA yang telah mempraktikkan
kegiatannya selama ini harus mempunyai HP3? Apa manfaat
HP3 bagi MA? Apakah MA memerlukan HP3 mengingat
persyaratan teknis, administratif dan operasionalnya tidak
mudah dipenuhi? Jika wilayah kegiatan MA dimohonkan
HP3 oleh pihak lain, siapakah yang dimenangkan? Pasal 60
menegaskan bahwa, MA berhak memperoleh akses terhadap
perairan yang ditetapkan sebagai HP3 atau memperoleh

kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumberdaya
pesisir dan P2K akibat pemberian HP3 kepada pihak lain.
Tampaknya MA memang harus mengalah, dengan cara
diberikan akses dan/atau kompensasi.
Kedua, pemanfaatan P2K wajib mempunyai HP3.

Jika pemanfaatannya telah digunakan MA, Pemerintah/
Pemerintah Daerah menerbitkan HP3 setelah melakukan
musyawarah dengan MA. Pertanyaannya, siapa yang
melakukan musyawarah, pemohon HP3 dengan MA atau
Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan MA? Apakah MA
dapat menolak permohonan HP3 tersebut dan apa akibat
hukumnya?

Ketiga, ketika wilayah yang diatur oleh adat (sasi, mane’e,
panglima laot, dsb) dijadikan kawasan konservasi yang
pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah
Daerah, apakah MA masih dapat mempraktikkan hak ulayat
lautnya seperti sediakala sesuai pranata adatnya?

Keempat, sejauhmana keleluasaan MA melaksanakan
kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan P2K? Pasal 60