Page 69 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

56 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Bagaimana halnya jika MHA memanfaatkan ruang
dan sumber daya perairan pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil? Pasal 21 menegaskan bahwa
hal itu menjadi kewenangan MHA setempat, lebih
lanjut dalam Pasal 22 ditegaskan bahwa MHA
tidak memerlukan Ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan.
Bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional
ijin lokasi dan ijin pengelolaan tetap diperlukan,
pemberian ijin tersebut difasilitasi oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dan hanya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari (Pasal 20).

Kelompok perubahan yang ketiga adalah terkait
dengan kewenangan. Menteri berwenang untuk: a)
memberikan ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan
perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal
asing yang mengutamakan kepentingan nasional
setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
(Pasal 26 A). b) Menetapkan perubahan peruntukan
dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk
eksploitasi berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu.
Jika perubahan tersebut berdampak penting dan
luas cakupannya serta bernilai strategis, menteri
menetapkan dengan persetujuan DPR (Pasal 30);
c) memberikan dan mencabut Ijin Lokasi dan Ijin
Pengelolaan wilayah perairan provinsi dan pulau-
pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis
Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
dan Kawasan Konservasi Nasional (Pasal 50); d)
memberikan dan mencabut ijin pemanfaatan pulau
kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang
menimbulkan dampak penting dan cakupan luas yang
bernilai strategis terhadap perubahan lingkungan dan
menetapkan perubahan status zona inti pada kawasan
konservasi nasional (Pasal 57).

Adapun Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang
memberikan Ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan di