Page 51 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

38 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Umum II (2) UUPA, dalam hubungan antara negara dengan
tanah, terdapat tiga entitas tanah, yakni: (1) tanah negara
yang kewenangannya beraspek publik; (2) tanah hak yang
dipunyai oleh orang perorangan atau badan hukum yang
kewenangannya beraspek perdata; dan (3) tanah ulayat MHA
yang kewenangannya beraspek publik dan perdata. Bagaimana
dengan hak komunal MHA atas tanah yang dimaksud oleh
Permen? Terhadap HK yang subyek hukumnya adalah MHA,
jelas tidak dapat dimasukkan dalam kategori hak ulayat,

karena HK hanya berdimensi perdata. Apakah hak komunal
MHA sebagai hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai hak
atas tanah menurut UUPA dengan segala isi kewenangannya:
mengalihkan, mewariskan, menjadikan hak atas tanah
sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan?
Tampaknya hal ini juga bukan karakteristik HK karena Pasal
14 Permen menyebutkan bahwa hak komunal MHA yang telah

bersertipikat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Barangkali jika hak komunal MHA disandingkan dengan
hak ulayat MHA dapat dicermati konsepsi tentang ulayat
nagari dan ulayat kaum di Minangkabau. Ulayat nagari adalah
hak ulayat yang secara teknis yuridis dimaksudkan dalam
Pasal 3 UUPA. Nagari terdiri dari kelompok masyarakat yang
mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunya

pemerintahan sendiri dan harta kekayaan sendiri, lengkap
dengan pengaturannya. Sedangkan ulayat kaum tidak
termasuk kategori tanah ulayat secara teknis yuridis, tetapi
merupakan tanah milik adat yang bersifat komunal atau tanah
milik kaum. Kaum adalah suatu kelompok (persekutuan)