Page 47 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 47
34 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA
di DPR, RUU PPMHA ini tidak terselesaikan dalam
masa bakti DPR RI 2009-2014
Dalam pada itu, telah terbit berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hak
MHA secara parsial yang tujuannya adalah untuk
mengisi kekosongan peraturan terkait Hak MHA
yang belum diatur secara komprehensif dalam
satu UU. Penyerahan SK Menteri KLHK tentang
penetapan hutan adat oleh Presiden pada akhir tahun
2016 yang merupakan upaya untuk pelaksanaan
amanah konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 seyogyanya
diikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk
membentuk UU yang mengatur tentang hak ada
MHA. Dalam kenyataannya, walaupun RUU tentang
Masyarakat Hukum Adat (apapun judulnya) masuk
dalam Prolegnas prioritas untuk diterbitkan pada
tahun 2017, sampai dengan akhir Desember 2017
belum juga kunjung diterbitkan.
2. Ihwal Hak Komunal Atas Tanah* *
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat (“MHA”) Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan
Tertentu (“Permen”) terbit pada 12 Mei 2015. Setiap kebijakan/
peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk
memperkuat hak-hak masyarakat tentu harus didukung.
Namun demikian, agar peraturan ini dapat dilaksanakan
* Kompas, 16 Juli 2015
