Page 76 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 76
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 63
CATATAN:
Sebagai kelanjutan dari pemikiran tentang
penghormatan dan perlindungan bagi masyarakat
hukum adat yang tanahnya dimanfaatkan oleh
pihak lain untuk berbagai kegiatan dapat dibaca
tulisan Maria SW Sumardjono “Kompensasi yang
Adil atas Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat
Hukum Adat: Belajar dari Kasus MIFEE”, makalah
untuk IACN Conference on Socio Legal Studies “Legal
Reform in Indonesia: Towards Justice”, Yogyakarta 6-7
September.
3. Menghadirkan Negara* *
Agenda prioritas Nawacita yang kelima mengamanatkan
negara untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong
Landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta Ha. Dalam
rangka mewujudkan penataan kembali penguasaan dan
pemilikan tanah itu diharapkan bahwa konflik penguasaan
tanah sekaligus dapat diselesaikan. Dua kebijakan yang
sudah disusun adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang
Reforma Agraria dan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di
Dalam Kawasan Hutan.
Bukan suatu kebetulan jika kedua R. Perpres itu didorong
terbitnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Keduanya
berkaitan erat karena dilandasi semangat yang sama, yaitu
menghadirkan negara untuk menyejahterakan masyarakat
* Kompas, 23 September 2016
