Page 93 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

80 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

2. Tertibkan Tanah Terlantar* *
Hiruk pikuk kasus Century telah mereda dan kini saatnya
publik mengawal PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban

dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, salah satu hasil kerja 100
hari pemerintahan SBY. PP ini implikasinya luas, tetapi masih
menyisakan permasalahan yang perlu diklarifikasi.
Konsep dasar PP ini adalah fungsi sosial hak atas tanah.
Setiap pemegang hak atas tanah wajib mengusahakan /

menggunakan tanahnya secara bertanggung jawab. Ketika
kewajiban itu dilanggar, melalui suatu proses, tanah yang
bersangkutan dinyatakan terlantar, hak atas tanahnya hapus
dan tanahnya dikuasai oleh Negara, untuk selanjutnya
didayagunakan untuk berbagai keperluan.
Obyek penertiban tanah terlantar adalah tanah-tanah

HM, HGU, HGB, Hak Pakai (HP) dan Hak Pengelolaan (HPL),
atau tanah-tanah yang penguasaannya didasarkan pada izin
/ keputusan pejabat yang berwenang, yang tidak diusahakan
/ digunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian
hak atau penguasaannya. Dikecualikan sebagai obyek tanah
terlantar adalah HM atau HGB atas nama perorangan dan
tanah-tanah pemerintah yang dikuasai secara langsung atau

tidak langsung, baik yang sudah mau pun belum berstatus
Barang Milik Negara / Daerah yang tidak diusahakan /
digunakan karena ketidaksengajaan.
Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian terhadap
tanah-tanah yang terindikasi sebagai terlantar terhadap

* Kompas, 27 Maret 2010