Page 96 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 83

hak agar mengusahakan/menggunakan tanahnya secara
bertanggungjawab. Data tentang tanah terlantar dan
pendayagunaannya harus dapat diakses oleh publik.
Disamping hal itu sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan transparansi
dapat dihindari KKN dan pelanggaran hukum lain serta
dicegah timbulnya konflik baru. Karena materi PP terkait
dengan HAM dan bersinggungan dengan UU yang lain,
sejogyanya PP ditingkatkan menjadi Undang –Undang, atau

setidaknya prinsip-prinsip pengaturannnya dirumuskan
dalam UU Pertanahan yang akan datang.

CATATAN:

Sebagai tindak lanjut rencana aksi (Renaksi) sebagai
pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB)
tahun 2013 yang diinisiasi dan diprakarasai oleh
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dilakukan revisi
terhadap PP No. 11 tahun 2010. Sampai dengan saat
buku ini dipersiapkan, revisi PP tersebut belum
diterbitkan.

Dalam rancangan revisi PP No. 11 Tahun 2010 draft
Februari 2017 beberapa substansi dari PP No. 11 Tahun
2010 dirubah dengan memperhatikan kelemahannya
dan perkembangan yang terjadi serta kendala dalam
implemetasinya.* Beberapa perubahan tersebut
*
antara lain sebagai berikut. Pertama, tambahan

* Deskripsi tentang pengaturan tersebut dapat dibaca dalam
“Peraturan Perundang-Undangan terkait tanah terlantar“
dalam buku “Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat” oleh Maria
SW Sumardjono, Penerbit Bagian Hukum Agraria FH UGM,
Yogyakarta, 2010.