Page 91 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 91
78 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA
memenuhi asas keseimbangan antara kepentingan umum dan
kepentingan perorangan, maka hak atas tanah dapat dicabut
melalui proses yang berujung pada Keputusan Presiden.
Karena pencabutan hak itu berakibat mengurangi hak
seseorang, maka Presiden sebagai pejabat eksekutif tertinggi
yang memutuskan tentang hal itu (Penjelasan Pasal 1 UU No.
20 Tahun 1961). Permasalahan terkait ganti kerugian ditempuh
melalui pengadilan tinggi yang putusannya bersifat final dan
mengikat (PP No. 39 Tahun 1973).
UUPTKU menempuh jalan pintas terhadap penolakan
masyarakat. Apa pun keberatan masyarakat, baik terkait
penetapan lokasi pembangunan maupun penawaran ganti
kerugian, semua diselesaikan melalui lembaga peradilan
disertai dengan penitipan ganti kerugian di pengadilan.
Tertutup sudah kemungkinan untuk menempuh acara
pencabutan hak yang disediakan oleh UU No. 20 Tahun 1961.
Bahkan dalam keadaan mendesak sebagai akibat bencana
alam, perang, konflik sosial yang meluas dan wabah penyakit,
pembangunan untuk kepentingan umum dapat langsung
dilaksanakan berdasarkan Penetapan Lokasi oleh Gubernur
(Rancangan Perpres). Sebelum UUPTKU, hal ini merupakan
rezim pengaturan UU No. 20 Tahun 1961.
Demi politik pencitraan, jangan hendaknya sistem
hukum dikorbankan demi menjaga agar Presiden tidak perlu
menerbitkan keputusan pencabutan hak untuk kepentingan
umum, bila musyawarah menemui kegagalan. Hukum sudah
menyediakan sarananya dan sampai sekarang UU No. 20
Tahun 1961 belum dicabut.
