Page 102 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 102
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 89
PUU-V/2007 menyatakan bahwa pemberian HP dengan
jumlah 70 tahun sekaligus adalah bertentangan dengan UUD
1945. Adapun pertimbangan MK adalah sebagai berikut.
Pertama, pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak,
yakni HGU, HGB, dan HP “dimuka sekaligus” membuat negara
tidak dapat melakukan kewenangan untuk menghentikan
atau tidak memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas
dasar kehendak bebas. Kedua, hal itu setidaknya mengurangi,
bahkan melemahkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
Pengaturan pemilikan bangunan oleh WNA/BHA antara
lain meliputi fungsi bangunan, harga minimal, persentase
pemilikan WNA/BHA dalam keseluruhan unit bangunan
dalam suatu komplek, peralihan, pembebanan, hapusnya dan
pengawasannya.
Oleh karena substansi pengaturan hak atas tanah beserta
bangunan bagi WNA/BHA itu meliputi berbagai aspek, dalam
proses penyusunan revisi PP No. 41 Tahun 1996 diperlukan
koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan yang
bekerja dalam satu tim.
Ketika proses penyusunan revisi PP 41 No. Tahun 1996
berlangsung, seyogyanya Pemerintah juga mengupayakan
dengan sungguh-sungguh jalan keluar dari berbagai
permasalahan yang menyangkut pembangunan perumahan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang masih
mendambakan terpenuhinya kebutuhan dasarnya atas tempat
tinggal.
