Page 13 - pdf sinartani 4094-4

TERNAK Edisi 9 - 15 Juli 2025 | No. 4094 Tahun LV 13

Langgar

Harga Minimal Ayam Hidup,

Kena Kartu Merah

Peternak ayam mandiri kerap gonjang­ganjing
ketika harus memasarkan produknya. Tidak
stabilnya harga ayam hidup karena permainan
perusahaan besar membuat mereka mengalami
kerugian cukup besar. Sebagai bentuk komitmen,
melindungi peternak rakyat, khususnya di
sektor perunggasan, pemerintah tak akan ragu
menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang
melanggar kesepakatan harga minimal ayam
hidup (livebird).

ebelumnya pemerintah Sanksi bagi Pelanggar
dan pemangku kepen­ Dalam kunjungan lapangan ke
tingan sepakat me­ Kabupaten Malang, Jawa Timur,
netapkan harga acuan Direktur Jenderal Peternakan dan
ayam hidup di tingkat Kesehatan Hewan, Agung Suganda
S peternak sebesar Rp18 mengatakan, pihaknya menemukan
ribu/kg untuk semua ukuran bobot satu perusahaan terintegrasi
panen. Kebijakan itu, berlaku berinisial NH yang menjual
nasional mulai 19 Juni 2025. ayam hidup di bawah Rp18.000/
Pemerintah melalui Satgas Pangan kg. Terhadap perusahaan ini,
akan melakukan pengawasan untuk pemerintah langsung memberikan peternak bisa lebih sejahtera dan Fatika, dalam keterangan pers di
mencegah terjadi pelanggaran. sanksi administratif sesuai dengan mandiri,” tegasnya. Jakarta, Selasa (1/7).
Sesuai Permentan No. 10 kewenangan Ditjen PKH. Untuk memastikan pelaksanaan Salah satu langkah yang
Tahun 2024, peredaran DOC (day Agung menegaskan, kesepakat­ komitmen harga berjalan sesuai diapresiasi adalah pengendalian
old chick) dengan klasifikasi an harga bukan sekadar soal angka, aturan, Kementan bekerja sama pasokan unggas secara tegas.
FS petelur dari pelaku usaha melainkan bentuk nyata perlindungan dengan Satgas Pangan POLRI Menurut Yeka, kebijakan ini penting
integrasi dan pembibit PS yang terhadap keberlangsungan usaha dalam melakukan pengawasan untuk menjaga keseimbangan pasar
melakukan budidaya kepada peternak mandiri. “Ini bukan hanya ketat di lapangan. Pemerintah dan menghindari fluktuasi harga
pelaku usaha mandiri, koperasi, soal harga, tetapi tentang keadilan juga tengah menyusun skema yang merugikan peternak.
dan peternak wajib memenuhi dan keseimbangan ekosistem. Tanpa sanksi administratif bertahap bagi Tak hanya itu, Ombudsman
beberapa ketentuan. Pertama, harga yang layak, peternak kecil akan perusahaan yang membandel, juga menilai upaya Kementan
paling rendah 88% produksi DOC tumbang, dan ketahanan pangan termasuk penundaan rekomendasi dalam memperbaiki mekanisme
FS dari pelaku usaha integrasi dan nasional bisa ikut goyah,” ujarnya. impor bahan baku pakan. impor pakan dan grand parent
pembibit PS dialokasikan untuk Kalkulasi Kementerian Pertanian “Temuan dari Kementerian stock (GPS) patut diapresiasi. “Jika
peternak. penerapan harga minimal Rp18.000/ sudah kami tindak dengan sanksi dilakukan secara konsisten, ini
Kedua, paling tinggi 10% kg mampu mencegah potensi administrasi. Ke depan, kami akan bisa memperkuat pondasi sektor
produksi DOC FS dari pelaku kerugian hingga lebih dari Rp1 triliun telusuri apakah ada unsur pidana perunggasan nasional,” tambah
usaha integrasi dan pembibit PS per bulan bagi peternak di Pulau dalam kasus ini,” ungkap AKP Ahmadi Yeka.
dialokasikan untuk pelaku usaha Jawa. Perhitungan ini didasarkan dari Satgas Pangan POLDA Jatim. Ia pun mendorong pelaku industri
mandiri dan koperasi dengan pada selisih harga sebesar Rp3.000/ Jika ditemukan pelanggaran hukum, perunggasan dengan populasi lebih
kapasitas kandang paling rendah kg dengan total produksi bulanan lanjut Ahmadi, kepolisian akan dari 60.000 ekor ayam per minggu
300.000 ekor. Ketiga, paling tinggi sekitar 38 juta ekor ayam. melakukan penyelidikan lebih lanjut. agar memiliki atau menguasai rumah
2% produksi DOC FS dari pelaku Agung mengajak seluruh pihak potong unggas (RPHU) sendiri.
usaha integrasi dan pembibit PS untuk terus memperkuat kolaborasi Sikap Ombudsman Langkah ini dinilai strategis untuk
dialokasikan untuk kepentingan demi mewujudkan ekosistem Sementara itu, Ombudsman memperkuat rantai pasok sekaligus
sendiri dan peternak mitra guna per unggasan yang adil dan ber­ Republik Indonesia memberikan mengurangi dominasi tengkulak.
pemenuhan kebutuhan dalam kelanjutan. Ketahanan pangan apresiasi kepada Kementerian Di sisi lain, harga produk
negeri. menurutnya, tidak mungkin tercapai Pertanian atas langkah konkret peternakan seperti bibit sapi yang
Sementara peredaran DOC jika peternaknya terus merugi. “Kami dalam membenahi tata niaga dijual melalui balai­balai Ditjen
dengan klasifikasi FS petelur dari hadir di sini untuk memastikan peternakan nasional. Langkah- Peternakan dan Kesehatan Hewan
pembibit PS yang tidak melakukan bahwa usaha unggas berjalan sehat, langkah yang diambil Direktorat dinilai masih sangat terjangkau.
budidaya wajib memenuhi transparan, dan berpihak pada Jenderal Peternakan dan Kesehatan Permintaan yang tinggi menjadi bukti
beberapa ketentuan. Diantaranya, rakyat,” katanya. Hewan dinilai telah berada di jalur nyata bahwa program ini diminati.
paling rendah 90% produksi DOC Agung juga menekankan yang tepat dalam melindungi Namun, Yeka mengusulkan
FS dari pembibit PS dialokasikan penting nya pendekatan Harga Pokok kepentingan peternak dan adanya evaluasi tarif untuk
untuk peternak. Sedangkan, paling Produksi (HPP) sebesar Rp18.000/ masyarakat luas. meningkatkan kualitas layanan
tinggi 10% produksi DOC FS dari kg yang telah disepakati bersama “Kami melihat banyak perbaikan tanpa mengurangi aksesibilitas bagi
pembibit PS dialokasikan untuk peternak. Skema ini diyakini, mampu signifikan yang sudah dilakukan, peternak. “Kami ingin balai tetap
pelaku usaha mandiri dan koperasi menstabilkan harga sekaligus meskipun tentu masih ada ruang memberikan layanan terbaik sambil
dengan kapasitas kandang paling memangkas peran perantara dalam untuk terus ditingkatkan,” ujar tetap menjaga keterjangkauan bagi
rendah 300 ribu ekor. rantai distribusi. “Dengan HPP ini, Anggota Ombudsman, Yeka Hendra para peternak,” katanya. Yul