Page 16 - Perencanaan Hutan_Clear

b. Prinsip integrasi dan sinergi. Rencana pengelolaan hutan
yang disusun mampu mengitegrasikan dan mensinergikan

prinsipprinsip pengelolaan daerah aliran sungai. (DAS) serta
pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, provinsi dan

kabupaten/kota.
c. Prinsip konsultatif. Untuk meningkatkan validitas hasilnya,

proses penyusunan rencana pengelolaan hutan dilakukan
dengan memaksimumkan konsultasi kepada para pihak yang

relevan.
d. Prinsip otonom. KPH menyusun dan mengesahkan rencana

pengelolaan hutan dan bertanggung gugat sepenuhnnya
terhadap semua konsekuensi yang timbul dari hasil

perencanaan tersebut.
e. Prinsip obyektivitas informasi. Setiap tahapan dan komponen

perencanaan didasarkan atas informasi yang diperoleh dan
dikelola dengan cara yang paling obyektif.

f. Prinsip keterlaksanaan. Hanya alternatif rencana yang
mampu dilaksanakan saja yang dimuat di dalam rencana

pengelolaan hutan.
g. Prinsip precautionary (kewaspadaan dan pencegahan

resiko). Menghindari rencana atau menambahkan rencana
perlindungan dan konservasi pada perlakuan manajemen

yang dipandang beresiko tinggi terhadap aspek sosial dan
lingkungan.

h. Prinsip pembelajaran dan pengendalian. Pengelolaan
informasi dilanjutkan mengikuti proses pelaksanaan

pengelolaan sebagai bahan peningkatan pembelajaran yang
dipergunakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan

perbaikan/koreksi rencana pengelolaan.

6 Perencanaan Hutan