Page 41 - E-BOOK

Birokrat Senior Bekerja dengan Hati “Antara Biografi dan Karya Pengabdian”

Darussalam melalui TAP MPR Nomor IV Tahun 1999 Tentang GBHN. Oleh karenanya,
pada tanggal 27 November 2000 melalui proses yang panjang dan melelahkan,
Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Melalui kebijakan Otonomi khusus tersebut, Pemerintah Provinsi Papua dan
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Tanah Papua memiliki kewenangan
lebih luas, bukan hanya untuk mengatur jalannya tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publiknya, namun juga untuk mengotpimalkan pengelolaan berbagai
sumber daya yang dimilikinya.

Kebijakan Otsus juga menjadi langkah strategis untuk mengakselerasi
pembangunan daerah di Tanah Papua. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah
pusat mengalokasikan dana Otsus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) setiap tahun sebesar 2 % dari Dana Alokasi Umum Nasional.
Selesai pada transisi reformasi dan krisis ekonomi, politik serta sosial secara
Nasional melanda bangsa Indonesia, dan bahkan sampai di Papua dengan berbagai
40
tuntutan reformasi dan ancaman disintegrasi Papua, khususnya antara tahun 1999
sampai 2001. Hal itu menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pada saat mengemban jabatan sebagai Kepala Bidang Eksosbud, Frans Pekey
berkesempatan melanjutkan studi Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu
Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2000. Kesempatan
itu dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas diri dan
keilmuan. Frans Pekey berhasil menamatkan studi S2 pada tahun 2002.

Beberapa bulan setelah menamatkan pendidikan S2 tersebut, dengan berbekal gelar
Magister Administrasi Publik tersebut, Frans Pekey diberi amanah untuk menjabat
sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kotamadya Jayapura oleh
Wali Kotamadya Jayapura Bapak Drs, M.R. Kambu, M.Si. pada tahun 2002.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Frans Pekey, karena tahun 2002
merupakan tahun pertama dimulainya impelementasi Otonomi Khusus di Papua.
Tugas Frans Pekey sebagai Kepala Bagian Kepegawaian semakin berat, di mana