Page 40 - E-BOOK

Birokrat Senior Bekerja dengan Hati “Antara Biografi dan Karya Pengabdian”

Hal tersebut kemudian berimplikasi pada kondisi sosial masyarakat yang relatif
masih “tegang” dan bahkan tuntutan reformasi melanda di seluruh daerah di
Indonesia, termasuk di Irian Jaya, khususnya di Kota Jayapura sebagai Ibukota
Provinsi Irian Jaya saat itu.

Sebagai Kabid Eksosbud Bappeda Kota Jayapura, Frans Pekey dituntut bekerja keras
bersama para pemimpinnya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Hal
itu demi menghidari stagnasi, bahkan kemunduran pembangunan Kota Jayapura,
yang waktu itu masih seumur jagung.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Reformasi 1998 adalah pintu gerbang menuju
Indonesia Baru, yang mengakhiri 32 tahun masa Orde Baru dibawah kepemimpinan
Presiden ke-2 Indonesia, H. M. Soeharto. Reformasi 98 juga menjadi titik balik
perjalanan bangsa Indonesia, dengan berbagai perubahan-perubahan yang
menyertainya.

Salah satunya adalah perubahan pada sistem pemerintahan daerah. Di mana pasca 39
berakhirnya kepemimpinan Orde Baru, setiap daerah baik itu di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, memiliki hak, wewenang untuk mengatur serta mengurus
rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku melalui Reformasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan
keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi Kebijakan otonomi daerah dilakukan terus menerus melalui Undang-
Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; yang menggantikan
UU No. 22 tahun 1999. UU No. 32 tahun 2004 tersebut kemudian disempurnakan
melalui UU No. 23 tahun 2014, yang bertumpu pada efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan signifikan terhadap laju pembangunan di
Indonesia. Melalui otonomi daerah, lahirlah pemilihan kepala daerah (Pilkada)
langsung sebagai bentuk demokratisasi dalam mekanisme desentralisasi politik.

Seiring berjalannya Desentralisasi dan Otonomi Daerah tersebut, lahir pula
Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Nanggro Aceh