Page 69 - BUKU MERAUKE 24-06-2024 GABUNG

68

Pelaksanaan SPBE merupakan amanat dari reformasi The implementation of SPBE is a mandate of bureaucratic
birokrasi yang hingga saat ini terus digaungkan oleh reform that continues to be echoed by the central
pemerintah pusat. Diharapkan, reformasi birokrasi yang government. It is expected that bureaucratic reforms carried
dilakukan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi bisa out at the district/city and provincial levels can be leveraged
menjadi daya ungkit sekaligus akselelator untuk mencapai as well as an accelerator to achieve national development
tujuan pembangunan nasional. goals.

Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mendorong Bureaucratic reform also aims to encourage every
setiap aparatur pemerintah agar lebih responsif, lincah, dan government apparatus to be more responsive, agile, and
adaptif terhadap perkembangan TIK. Sehingga ke depannya adaptive to ICT developments. So that in the future through
melalui reformasi birokrasi, setiap pemerintah di tingkat bureaucratic reform, every government at the district/city
kabupaten/kota maupun provinsi dapat mengakomodasi and provincial levels can accommodate the increasingly
kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, seiring dengan complex needs of society, along with the development and
perkembangan dan tantangan zaman. challenges of the times.

Adapun dasar hukum implementasi reformasi birokrasi The legal basis for the implementation of bureaucratic
diatur pada Peraturan Presiden Perpres Nomor: 81 Tahun reform is regulated in Presidential Regulation No. 81/2010
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – on the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025
2025 dan Peraturan Menteri (Permen) Reformasi Birokrasi and Ministerial Regulation No. 20/2010 on the Road Map of
(RB) Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Bureaucratic Reform 2010-2014.
Birokrasi 2010 – 2014.