Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 64

Title          DALAM RUU OMNIBUS LAW, KORBAN PHK BAKAL DAPAT UANG SAKU DAN KERJAAN BARU
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      28 Januari 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4165655/dalam-ruu-omnibus-law-kor ban-phk-
               Page/URL
                              bakal-dapat-uang-saku-dan-kerjaan-baru
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah merampungkan Draf
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam RUU
               ini pemerintah akan menyiapkan layanan baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan
               (JKP).

               Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program
               ini sebelumnya tidak pernah ada dan sengaja dimasukan agar pegawai yang terkena
               Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan manfaat dari pemerintah.

               "Sebelumnya belum ada, sistem unemployment benefit ini untuk ekosistem pekerja.

               Unemployed untuk yang sudah ada di sistem kerja, tapi ada PHK," kata dia di
               Jakarta, Selasa (28/1/2020).

               Dia menyebut, program pemberian manfaat ini akan masuk dalam BPJS
               Ketenagakerjaan. Nantinya para pekerja yang terkena PHK mendapatkan pemberian
               manfaat berbagai macam dari pemerintah termasuk uang saku dan pelatihan.

               "Pemerintah melalui BPJS akan memberikan 6 bulan uang saku, training , dan job
               placement . Plus diberikan juga keleluasaan untuk ekonomi digital," kata dia.

               Sementara itu, saat disinggung mengenai kapan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja bisa dirampungkan dirinya tidak memberi kepastian waktu. Mantan Menteri
               Perindustrian itu hanya menyebut akan selesai dalam waktu dekat.

               Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Presiden
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan RUU Cilaka
               dianggap dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab,
               omnibus law tersebut dianggap akan mengurangi kesejahteraan buruh dari segi
               upah.

               "Secara teori pertumbuhan ekonomi bergantung pada konsumsi, salah satu faktor
               yang menentukan konsumsi itu upah. Kalau upah tidak memadai tidak layak akan




                                                       Page 63 of 93.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69