Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 68
Title PEMERINTAH HARUS SIAPKAN BIG DATA UNTUK LINDUNGI PMI
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 28 Januari 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/597525/pemerintah-harus-siapkan-big -data-untuk-
Page/URL
lindungi-pmi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah harus menyediakan layanan digital menggunakan big data untuk
meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kita harus memproyeksikan masalah-masalah yang muncul sebagai efek dari
peliknya persoalan disrupsi digital dalam menyoal kerja masa depan (future work),
tantangan klasik tata kelola, dan naiknya gelombang tenaga kerja baru. Di sinilah
pentingnya big data itu," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo,
kepada SP, Selasa (28/1/2020).
Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Edi Puji, ketika dikontak, mengatakan, permintaan Migrant Care itu tidak berlebihan.
Sebab, pemerintah sendiri menyadari bahwa selama ini memang data di sejumlah
kementerian dan lembaga pemerintah tidak seragam.
"Data soal PMI atau TKI dari Kemnaker, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
tidak sama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak sama dengan kami," kata
dia.
Menurut Edi, Kemnaker sudah menyadari itu, dan sekarang sedang berkoordinasi
antara kementerian dan lembaga terkait untuk membuat satu data. "Kami sepakat
sekali dengan big data itu. Kami sedang bekerja untuk itu," kata dia.
Wahyu mengatakan, menjawab tantangan yang muncul bersamaan dengan era
digital, Migrant Care mengupas proyeksi isu PMI dalam analisis berbasis data melalui
laporan "Migrant Care Outlook 2020" di Jakarta, Senin (27/1/2020).
Ia mengatakan, laporan itu diluncurkan bersamaan dengan peluncuran buku
terjemahan "Hak Asasi Migran di Abad-21". "Penerbitan dan publikasi buku ini
menjadi salah satu cara untuk penyebaran pengetahuan publik yang komprehensif
tentang isu bermigrasi, khususnya dalam konteks persoalan pekerja migran
Indonesia serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia," kata dia.
Wahyu menghimbau masyarakat sipil untuk turut serta mengawal rancangan
omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang akan meleburkan Undang-undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang
berpotensi memenggal substansi perlindungannya.
Page 67 of 93.
