Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 59
Title JOKOWI FINALKAN OMNIBUS LAW, APA KABAR TUNTUTAN UMKM DAN BURUH?
Media Name detik.com
Pub. Date 28 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4876773/jokowi-finalka n-omnibus-law-
Page/URL
apa-kabar-tuntutan-umkm-dan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Setelah menggelar ratas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
dengan para menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan menggelar rapat
internal. Rapat itu membahas perampungan draf RUU Omnibus Law. Menteri
Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, draft RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan diserahkan ke DPR beserta surat presiden
(supres) akhir bulan ini.
"Kedua rapat intern tentang finalisasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Diharapkan akhir bulan ini supres bisa dikirim ke DPR," ujarnya di kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Airlangga menambahkan, rapat itu juga membahas mengenai isu-isu strategis yang
muncul seperti tidak adanya pasal perlindungan UMKM. Namun, dia memastikan
seluruhnya sudah dimasukkan ke dalam draft.
"Tadi dibahas mengenai isu-isu strategis dan seluruhnya sudah dimasukkan dalam
Omnibus Law. Perlindungan UMKM nanti itu masuk prioritas list, itu teknis,"
tuturnya. Airlangga menekankan beberapa sektor usaha akan dibuka dengan
persyaratan khusus untuk UMKM. Mereka akan diberikan ruang untuk sektor usaha
tertentu.
"Tentu prioritas itu agar bisa dijaga sektor sektornya dan agar UMKM diberikan
ruang seluas-luasnya," tambahnya.
Airlangnya juga menjawab mengenai kekhawatiran buruh mengenai UU 'sapu jagat'
ini. Salah satunya mengenai upah dan PHK. Dia menekankan bahwa UU Omnibus
Law justru memberikan jaminan kepada buruh yang kehilangan pekerjaan.
Airlangga menyebutnya sebagai pemanis.
"Jadi akan ada tambahan dalam bentuk apabila ada PHK akan ada jaminan terhadap
kehilangan pekerjaan. Kemudian di dalam UU ini juga diberi semacam pemanis
untuk usaha-usaha menengah ke atas jadi pekerja akan mendapat sweetener dari
UU itu," tutupnya.
Page 58 of 93.
