Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020

Title AJUKAN OMNIBUS LAW, JOKOWI MINTA DUKUNGAN MK
Media Name tempo.co
Pub. Date 28 Januari 2020
Page/URL https://bisnis.tempo.co/read/1300561/ajukan-omnibus-law-jokowi-minta-d ukungan-mk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dukungan Mahkamah Konstitusi terkait
pengajuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dukungan ini
dibutuhkan untuk memastikan tiap pihak mengusung satu visi besar untuk
menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif.

"Demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana
amanat konstitusi kita," kata Jokowi di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta,
Selasa, 28 Januari 2020.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara "Penyampaian Laporan Tahunan
Mahkamah Konstitusi Tahun 2019". Acara ini dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi
Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim MK Enny Nurbaningsih,
Manahan MP Sitompul, Wahiddudin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh,
Saldi Isra, Suhartono; Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Agung
Hatta Ali serta para pejabat terkait lainnya.

Pemerintah, kata Jokowi, bersama DPR berupaya mengembangkan sistem hukum
yang kondusif, dengan mensinkronkan UU melalui satu Undang-Undang saja, satu
Omnibus Law. "Berbagai ketentuan dalam puluhan undang-undang akan dipangkas,
disederhanakan, dan diseleraskan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan
Omnibus Law Perpajakan yang sedang disiapkan dan akan diberikan ke DPR," ucap
Jokowi.

Istilah Omnibus Law pertama diperkenalkan Presiden Jokowi dalam pidato perdana
setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20
Oktober 2019. Istilah Omnibus Law berasal dari Omnibus Bill yaitu UU yang
mencakup berbagai isu atau topik.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 lalu menargetkan agar
pembahasan Omnibus Law di DPR dapat dilakukan hanya dalam 100 hari kerja.
"Omnibus Law memang belum populer digunakan di sini, tapi sudah banyak
diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, ini adalah strategi reformasi regulasi,
harapannya hukum kita lebih sederhana, fleksibel, responsif dalam menghadapi
perubahan yang terjadi," tuturnya

Omnibus Law tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-

Page 53 of 93.