Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 55
undang.
"Omnibus Law sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah
menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi
buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
Untuk memuluskan pembahasan Omnibus Law, pemerintah membentuk Satuan
Tugas (satgas) Omnibus Law yang beranggotakan 127 orang. Ratusan orang itu
terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha,
akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Pada Selasa pertengahan bulan Januari ini, Presiden Jokowi sudah bertemu dengan
para ketua umum partai koalisi untuk membahas Omnibus Law dan perpindahan ibu
kota negara di Istana Negara. Dalam acara itu, hadir antara lain Ketua Umum PDI
Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto,
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa,
dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
ANTARA
Page 54 of 93.
