Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 52
Title JOKOWI MINTA MK DUKUNG OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 28 Januari 2020
https://nasional.republika.co.id/berita/q4syac382/jokowi-minta-mk-duku ng-emomnibus-
Page/URL
lawem
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Joko Widodo meminta dukungan Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan
omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.
"Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk
bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan
hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,"
kata Presiden Joko Widodo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa
(28/1).
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Penyampaian
Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019" yang dihadiri Ketua Mahkamah
Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim MK Enny
Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Wahiddudin Adams, Arief Hidayat, Daniel
Yusmic P Foekh, Saldi Isra, Suhartono; Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua
Mahkamah Agung Hatta Ali serta para pejabat terkait lainnya.
"Pemerintah bersama DPR berupaya mengembangkan sistem hukum yang kondusif,
dengan mensinkronkan UU melalui satu undang-undang saja, satu omnibus law.
Berbagai ketentuan dalam puluhan undang-undang akan dipangkas,
disederhanakan, dan diseleraskan dalam 'omnibus law' Cipta Lapangan Kerja dan
'omnibus law' Perpajakan yang sedang disiapkan dan akan diberikan ke DPR," kata
Presiden.
Istilah omnibus law pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato
perdana setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024
pada 20 Oktober 2019. Istilah "omnibus law" berasal dari "omnibus bill" yaitu UU
yang mencakup berbagai isu atau topik.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 lalu menargetkan agar
pembahasan "omnibus law" di DPR dapat dilakukan hanya dalam 100 hari kerja.
"Omnibus law memang belum populer digunakan di sini, tapi sudah banyak
diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, ini adalah strategi reformasi regulasi,
harapannya hukum kita lebih sederhana, fleksibel, responsif dalam menghadapi
perubahan yang terjadi," kata Presiden.
Page 51 of 93.
