Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 53
Omnibus law tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-
undang. Omnibus law tersebut diklaim pemerintah sudah dibahas dengan 31
kementerian dan lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku
kepentingan seperti tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam omnibus law tersebut yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
Untuk memuluskan pembahasan omnibus law, pemerintah membentuk Satuan
Tugas (satgas) omnibus law yang beranggotakan 127 orang yang terdiri atas
perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala
daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Pada Selasa (14/1), Presiden Jokowi sudah bertemu dengan para ketua umum
partai koalisi untuk membahas omnibus law dan perpindahan ibu kota negara di
Istana Negara. Dalam acara itu, hadir antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua
Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Page 52 of 93.
