Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 58
"Kami tidak menolak investasi karena itu bagian dari program pemerintah, tapi kami
harus mendapat jaminan bahwa pekerja tetap sejahtera," katanya.
Sudarto menegaskan, perkembangan pertumbuhan industri di Indonesia sering
diberikan beban pada pelaku industri. "Setiap Serikat Pekerja, memiliki visi dan
misinya, tapi dalam implementasinya kurang dilibatkan," katanya.
Sudarto juga mengingatkan, dalam penyusunan draf RUU Omnibus Law Cpta
Lapangan Kerja, industri yang sudah ada, agar jangan sampai diabaikan. "Serikat
Pekerja juga agar diberikan hak berbicara," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial, Adriani menjelaskan, RUU Omnibus Law belum ada karena masih
dalam pembahasan di internal pemerintah.
"Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, adalah salah satu klaster dari draf RUU
Omnibus Law yang masih dalam pembahasan di internal pemerintah," katanya.
Adriani menjelaskan, OmnibusLaw adalah tata cara pembuatan peraturan
perundang-undangan yang baru, yakni bagaimana cara pembuatan undang-undang
dengan metoda Omnibus Law.
"Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, untuk optimalisasi penciptaan lapangan kerja.
Caranya, membuat aturan perundangan dari beberapa undang-undang terkait
menjadi satu undang-undang," katanya.
Pewarta: Riza Harahap Editor: Edy Sujatmiko COPYRIGHT (c)2020 .
Page 57 of 93.
