Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 29
tidak mengalami perbaikan yang signifikan.
"Selama ini Pemerintah mendorong adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan
kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti
demokrasi," kata Said Iqbal.
Selain mengenai upah, dalam aksinya buruh juga menolak Peraturan Presiden
Nomor 75 tahun 2019 terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Dalam Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 yang sebelumnya Rp25.500
naik menjadi Rp42.000. Kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 dan Kelas 1 dari
Rp80.000 menjadi Rp160.000.
KSPI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat. Apalagi
kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit.
"Pemerintah harus sadar, iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam
satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka untuk Kelas 3 harus membayar 210.000 per
bulan. Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK-nya hanya 1,6
juta. Mereka harus mengeluarkan 10% lebih untuk membayar BPJS. Itu akan
mencekik rakyat kecil," tegas Iqbal.
"Sekali lagi, tuntutan kami dalam aksi ini adalah tolak PP 78/2015 tentang
Pengupahan, tolak Perpres 75/2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan
naikkan upah minimum 2020 berkisar 10 hingga 15%," tegasnya.
Page 28 of 173.
