Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019

Title RISKAN, KENAIKAN UMP YANG TERLALU TINGGI DINILAI BISA PICU PHK
Media Name tempo.co
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1266093/riskan-kenaikan-ump-yang-terlalu- tinggi-dinilai-
Page/URL
bisa-picu-phk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ekonom menilai industri padat karya sebaiknya dikecualikan dalam kebijakan
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan. Pasalnya, kenaikan UMP
yang terlalu tinggi dinilai akan menurunkan daya saing industri padat karya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal
mengatakan kenaikan UMP pada kondisi industri saat ini dapat berujung pada
perumahan tenaga kerja. Pasalnya, kenaikan UMP pada tahun depan lebih dari 8
persen tidak sejalan dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja industri yang
hanya 2-3 persen tahun ini.

Oleh karena itu, Faisal mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 dapat
membantu. Pasalnya, beleid tersebut memiliki klausul pengurangan pajak
penghasilan sebesar 60 persen

"Asal eksekusinya cepat dan mudah. Selain itu, mudah mendapatkannya. Pemberian
insentif itu harus dijalankan dengan konsisten dan cepat eksekusinya," katanya
kepada Bisnis, Selasa 29 Oktober 2019.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan
kenaikan UMP pada tahun depan sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal
tersebut disebabkan oleh adanya aturan yang jelas dalam penambahan UMP yakni
pertumbuhan ekonomi plus inflasi.

Namun, kenaikan UMP pada tahun depan masih dinilai berat lantaran masalah
produktivitas tenaga kerja nasional belum selesai. Menurutnya, kenaikan UMP
seharusnya dua kali dari pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Artinya, Fithra
mengusulkan UMP tahun depan hanya naik 4-6 persen

"Sebesar 8,5 persen ini cenderung tinggi. Artinya, akan ada kemungkinan lay-off
atau switchingdari tenaga kerja menuju otomatisasi. Kalau sudah otomatisasi,
potensi PHK [pemutusan hubungan kerja] PHK lebih tinggi. Dampak jangka
menengah adanya relokasi industri keluar Indonesia. Investasi yang masuk akan
menahan dan diversi," katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Benang dan Filamen (APSyFI) Redma

Page 31 of 173.