Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 31
masalah produktivitas tenaga kerja nasional belum selesai. Menurutnya, kenaikan
UMP seharusnya dua kali dari pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Artinya,
Fithra mengusulkan UMP tahun depan hanya naik 4%---6%.
"Sebesar 8,5% ini cenderung tinggi. Artinya, akan ada kemungkinan lay-off atau
switching dari tenaga kerja menuju otomatisasi. Kalau sudah otomatisasi, potensi
PHK [pemutusan hubungan kerja] PHK lebih tinggi. Dampak jangka menengah
adanya relokasi industri keluar Indonesia. Investasi yang masuk akan menahan dan
diversi," katanya.
Fithra mengusulkan agar pemerintah menerapakan sejumlah kebijakan. Pertama,
membenahi ekosistem bisnis dan ketenagakerjaan nasional dalam waktu dekat.
Kedua, melakukan deregulasi dan debirokratisasi peraturan yang terkandung dalam
16 paket ekonomi. "[Sampai saat ini] implementasinya kurang dan cenderung
tumpang tindih. Ini harus dibereskan."
Fithra menyarankan agar pemerintah belajar dari kesuksesan Vietnam dalam
menarik investasi. Menurutnya, proses pengambilan keputusan pemerintah Vietnam
lebih cepat dengan model pemerintahan terpusat. Fithra mengatakan kemampuan
negosiasi Vietnam dan Thailand lebih unggul, sedangkan pemerintahan nasional
cenderung birokratis.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Benang dan Filamen (APSyFI) Redma
Wirawasta mengaku tidak bisa membayangkan dampak kenaikan UMP pada industri
tekstil. Menurutnya, pekerja di industri tekstil dan produk tekstil pun sudah mengerti
dengan keadaan industri saat ini.
"Kalau [UMP] dinaikkan dia [pekerja] tahu perusahaannya tidak akan sanggup
bayar. Jadi, saya harap pemerintah bisa mengeti kondisi tekstil sekarang. Karena
kami tahu, tenaga kerja yang di pabrik sudah mengerti [kondisi tekstil saat ini],"
katanya kepada Bisnis.
Belasan perusahaan tekstil telah merumahkan lebih dari 40.000 tenaga kerja hingga
medio kuartal III/2019. Redma mengusulkan kenaikan UMP pada tahun depan tidak
berdasar pada rumus pertumbuhan ekonomi plus inflasi, melainkan negosiasi
langsung antara pelaku industri dan tenaga kerja.
Selain itu, Redma berujar beberapa pelaku industri juga menggunakan skema lain
dalam pembayaran upah tenaga kerja salah satunya penangguhan pengupahan.
Menurutnya, industri hulu dan antara TPT saat ini berat untuk menaikkan UMP pada
tahun depan.
Sumber : bisnis.com
Page 30 of 173.
