Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020

Title KPBI: UU KETENAGAKERJAAN SAJA BELUM BAIK, DIPERBURUK RUU CILAKA
Media Name tirto.id
Pub. Date 02 Maret 2020
Page/URL https://tirto.id/kpbi-uu-ketenagakerjaan-saja-belum-baik-diperburuk-ru u-cilaka-eCoC
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan naskah akademiknya telah
disampaikan oleh Pemerintah ke DPR. DPR didesak menolakk RUU yang
menggunakan pendekatan omnibus law tersebut.

Soalnya, dalam proses penyusunannya di lingkup pemerintah, RUU itu sudah
menyimpan banyak persoalan. Pemerintah hanya membuka akses dan melibatkan
asosiasi pengusaha tertentu dan sama sekali tidak membuka akses kepada publik
secara luas. Prosesnya pun cenderung ingin dipercepat sebagaimana arahan
Presiden yaitu dalam 100 hari.

Hanya asosiasi pengusaha besar dan segelintir elit yang memiliki akses sedangkan
masyarakat yang akan terkena dampak tidak dilibatkan sama sekali. Akses publik
sama sekali tidak mudah dalam mengakses RUU Cipta Kerja ini. Sangat berbeda
dengan RUU lainnya yang bisa dikritisi sejak pembahasan di tingkat pemerintah.

Permasalahan RUU Cipta Kerja tidak hanya terdapat dalam proses, melainkan juga
pada substansi. RUU ini masih memasukkan ketentuan yang telah dinyatakan tidak
berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.
loading...

Bahkan, Pasal 170 RUU Cipta Kerja juga memberikan kewenangan bagi Pemerintah
untuk mengubah isi Undang-undang hanya lewat peraturan pemerintah. Selain itu
terdapat begitu banyak materi dalam RUU Cipta Kerja yang melampaui niatan yang
disampaikan Pemerintah kepada publik bahwa RUU ini akan melakukan simplifikasi
perizinan berusaha.

Usaha Pemerintah untuk melakukan pembenahan regulasi, yang sebetulnya
merupakan penyebab utama kurang atraktifnya Indonesia untuk investor, malah
tersia-sia begitu. Alih-alih membenahi situasi hiper-regulasi, justru RUU Cipta Kerja
menambah lebih banyak peraturan pelaksana untuk implementasinya; tanpa proses
evaluasi dan monitoring yang jelas.

"Substansi yang diatur dalam RUU ini juga menabrak banyak undang-undang dan
sistem yang sudah lazim berlaku, mulai ketenagakerjaan, kelautan, perikanan, tata
ruang, lingkungan hidup, bangunan gedung, pangan, kehutanan, kearifan lokal
hingga media," kata Muhamad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia dalam keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Kerja
belum lama ini.

Page 73 of 99.