Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 69

Title          RUU CILAKA DAN RUU HALU DINILAI HAPUS PERLINDUNGAN BURUH PEREMPUAN
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      02 Maret 2020
                              https://tirto.id/ruu-cilaka-dan-ruu-halu-dinilai-hapus-perlindungan-bu ruh-perempuan-
               Page/URL
                              eCoA
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Serikat buruh mengatakan RUU Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga berbahaya
               bagi buruh perempuan.

               Wakil Ketua  Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia  (KPBI) Jumisih mengatakan
               Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja
               alias Cilaka) dan RUU Ketahanan Keluarga (RUU Halu) merugikan buruh, terutama
               buruh perempuan.

               "Hak buruh perempuan itu tidak dilindungi di dalam RUU Cipta Kerja. Salah satu
               yang kami ambil contoh adalah hak atas cuti haid. Haid itu oleh pemerintah tidak
               dianggap sebagai masalah," ujar Jumisih di Kantor KPBI, Jakarta, Senin (2/3/2020).


               Pasal soal cuti haid yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
               2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dihapus oleh RUU Cilaka. Namun, dalam RUU
               Cilaka, pasal yang mewajibkan pengusaha membayar upah buruh yang cuti haid
               diganti redaksionalnya (Pasal 93 ayat 2).

               Tidak ada lagi yang menyebut eksplisit bahwa pengusaha wajib membayar upah
               buruh yang ambil cuti haid.


               RUU Cilaka hanya menyebut pengusaha wajib membayar upah: "pekerja/buruh
               yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan,"
               dan pekerja/buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
               karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.

               "Jumisih mengatakan pasal tersebut "tidak jelas dan berpeluang multitafsir."


               Sementara untuk RUU Halu, Jumisih mengatakan menolak karena dalam peraturan
               itu ada pembagian tugas yang jelas antara antara suami dan istri seperti dalam
               perspektif patriarki: bahwa yang perempuan di rumah, dan yang bekerja si suami.

               "Itu mau memposisikan perempuan kembali ke ranah domestik, kembali ke ranah
               keluarga karena di dalam drafnya disebutkan bahwa tugas perempuan adalah
               mengatur rumah tangga," jelas Jumisih.


               "Dan itu yang kami soroti," tegasnya.





                                                       Page 68 of 99.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74