Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020

Kebebasan demokrasi ya berhak saja. Tetapi kita punya catatan punya pertemuan
bahwa kita ini. Gitu saja. Kita harus bicara konsep dulu. Kalau konsepnya enggak
duduk, ya tadi saya bilang sudah dari kertas nol ya kan konsepnya dulu. Setelah
duduk apa yang terdampak? Ya itu tadi, 18 sektor itu. Kan dicek lagi undang-
undangnya, ada 52 undang-undang.

Terkait masalah lingkungan, perizinannya kemudian dipermudah, seperti apa
urgensinya?

Bisa diberikan kepada pelaku usaha, HGB/HGU di atas HPL. HPL itu apa? Hak
pengelolaan yang dimiliki oleh negara. Bagaimana cara mengeluarkannya?
Berdasarkan perjanjian. Jadi saya walaupun bisa memberikan 90 tahun tapi saya
berdasarkan perjanjian bisa mengevaluasi setiap saat. Kenapa di HPL bisa
diberikan? Ya kekhawatiran orang kan bagaimana nanti dia tidak menggunakan
tanah dengan baik. Itu bisa kita cabut setiap saat. Tapi ada term and conditionnya.
Itu yang diatur oleh Kementerian ATR.

Kenapa 90 tahun? Ya karena di negara-negara lain investasi jangka panjang sudah
diberikan kepastian tanahnya. Malaysia, Thailand, memang jangka panjang.
Kenapa? Karena ada investasi-investasi besar yang enggak bisa diatur 30 tahun.
Misal kilang, kilang kan enggak mungkin produksinya 30 tahun karena cost-nya kan
tinggi sekali. Jadi dia butuh panjang.

Oleh karena itu, Kementerian ATR berpandangan kalau sesuatu yang bisa kita
evaluasi setiap saat, berdasarkan term and condition perjanjian ini ya enggak apa-
apa kita kasih kepastiannya. Anda bisa berikan 90 tahun. Tapi baca pasal-pasal
berikutnya. Ada lho dalam 2 tahun kalau tanahnya ditelantarkan, izin ditarik
pemerintah. Kalau 2 tahun sudah coba usaha, dapat hambatan financing kan beda
lagi. Atau tiba-tiba ada darurat itu kan lain lagi. Tapi kalau didiamkan supaya
tanahnya harganya naik, itu cabut saja.

Bagaimana soal AMDAL yang dihapuskan?

Begini konsepsi kita risk based approach berdasarkan risiko. Kita sampaikan di
lingkungan kalau risikonya tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan,
sumber daya, kita harus tetap AMDAL. Yang kita lakukan penyederhanaan adalah
kita mengamanahkan perlu pemerintah untuk menyiapkan kerangka acuan standar
supaya standar ini. Kalau saya bangun kilang standarnya ada.

Technicalnya (seperti itu) enggak mungkin di undang-undang tapi di PP. Pak Menko
selalu katakan kalau ada kawasan industri yang sudah ada AMDAL-nya ya ngapain
lagi bangun AMDAL. Cukup dengan UKL (upaya pengelolaan lingkungan hidup) dan
UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) tadi sepanjang baku mutunya tidak
terlampaui.

Kenapa sekarang lebih mengedepankan sanksi administrasi daripada pidana?

Page 66 of 99.