Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020

Jadi kan gini saya juga jelasin di beberapa undang-undang sektor itu di era setelah
reformasi suka mencampuradukkan. Sanksi administrasi apa? Artinya pembinaan.
Supaya apa? Usahanya enggak mati dan usahanya bisa berkembang. Kalau ada
kesalahan lakukan pembinaan dengan administrasi, apa (bentuknya)? Pembinaan,
teguran atau penghentian sementara dan segala macam. Nah kalau ini ini enggak
jalan administrasinya baru pidananya masuk. Contohnya apa? UU pelayaran pasal
307, setiap kapal wajib dilengkapi alat komunikasi dan perlengkapannya. Barang
siapa yang menjalankan tanpa perlengkapan dipidana 2 tahun. Alat perlengkapan
kan sifatnya administratif.

Nanti ada yang menyalahgunakan? zaman nabi saja banyak (yang) berani. Ya tetap
pengawasan. Pengawasannya oleh ASN atau profesi yang dijalankan dengan baik.
Apa efektif? Kan banyak juga faktornya. Penjara penuh kasian negara juga. Tapi
kalau pidana korupsi, ya pakai undang-undang korupsi.

Kalau sekarang apa saja yang tengah dibahas dalam PP?

PP itu adalah implementasi dari pelaksanaan undang-undang ini semua, Cipta Kerja
itu. Kan pertama tadi kan penyederhanaan perizinan. Kita kan mencarakan nanti
akan ada NSPK (norma, prosedur, dan kriteria). Kita siapkan NSPK-nya. Nah NSPK
inilah yang operasionalnya akan dilaksanakan oleh K/L sama daerah. Jangan dibaca
seolah UU ini mensentralisasi diambil alih oleh presiden.

Enggak mungkin yang kita atur adalah norma ini diatur oleh NSPK yang
dioperasionalkan oleh gubernur/bupati/wali kota. Ada yang bisa dioperasionalkan
standar oleh sistem. Kalau dia bentuknya tetap izin, atas model itu ya tetap
kewenangannya UU Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah acuannya.

Kan enggak mungkin presiden ngasih izin yang di Papua sana. Tetap adalah pemda
sana. Tapi operasionalnya ada NSPK-nya, guidance-nya. Guidance itu standar
nasional. Bacanya di situ. Karena kalau baca sepotong2, lho kok pemerintah pusat
yang memberikan? Maksudnya memberikan adalah mengatur NSPK-nya.

Page 67 of 99.