Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 64
Title KEMENKO PEREKONOMIAN SOAL UPAH PEKERJA DI OMNIBUS LAW: SIAPA BILANG MURAH?
Media Name kumparan.com
Pub. Date 02 Maret 2020
https://kumparan.com/kumparannews/kemenko-perekonomian-soal-upah-peker ja-di-
Page/URL
omnibus-law-siapa-bilang-murah-1swoNhBuAaD
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menolak berbicara soal proses penyusunan draf Omnibus Law Cipta Kerja, Sekretaris
Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, memilih langsung
memberi paparan tentang upaya transformasi ekonomi yang sedang dilakukan
pemerintah.
"Kalau ditanya proses, katanya tertutup, katanya tidak melibatkan publik, udah
bosen saya. Udah ratusan kali saya jelasin," ucapnya saat menyambut kedatangan
reporter kumparan di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (27/2). "Bayangkan,
bagaimana caranya tertutup? Sektornya ada 29, kementerian ada 31, bisa 1.000
orang lebih yang bahas, bagaimana bisa tertutup?"
Ia langsung menegaskan bahwa masyarakat harus memahami terlebih dulu konteks
dikeluarkannya omnibus law. "RUU Cipta kerja sama Perpajakan ini satu paket.
Karena satunya melakukan reform, mengubah semuanya. Nanti diimbangi
pemanisnya dengan perpajakan," kata Susi mengawali perbincangan.
Paket kebijakan ini, ucap Susi, merupakan upaya transformasi ekonomi ketiga
setelah perubahan di tahun 1967 setelah Tragedi '65 dan tahun 1999 pasca-
Reformasi. "Transformasi ekonomi yang pertama dan kedua itu selalu didahului
dengan krisis ekonomi, krisi politik, dan intervensi asing," ucapnya.
Susi pun lanjut menjelaskan bahwa upaya transformasi ekonomi kali ini lahir dari
keinginan Presiden Jokowi. "Kenapa perlu sekarang? Karena Presiden melihatnya di
2045 kita pengin menjadi negara maju, kemudian 2036 keluar dari middle income
trap, mau gak mau harus dimulai sekarang."
Maka reformasi aturan besar-besaran, kata Susi, mustahil dihindari. Ia juga
meminta agar sorotan persoalan omnibus law ini tak melulu soal ketenagakerjaan,
tapi perlu dilihat aspek lainnya juga. "Saya menegaskan kembali, jangan hanya
direduksi masalah tenaga kerja saja. Itu juga penting, tapi itu hanya 1 dari 79 UU
yang direvisi, itu hanya 5 pasal dari 174 pasal dalam Omnibus Law."
Page 63 of 99.
