Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 59
Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk menarik masuk investasi itu
mengubah bunyi Pasal 93 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan tentang pembayaran upah
ketika pekerja berhalangan.
Kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah bagi pekerja yang cuti karena
haid pertama, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, melahirkan,
keluarga meninggal, ibadah, atau studi pendidikan, dihapus. Upah tetap dibayar
hanya jika izin berhalangan tersebut telah mendapat persetujuan pengusaha.
Belum lagi perubahan Pasal 77-79 yang berpotensi memperpanjang waktu kerja.
Dalam aturan tambahan Pasal 77 A disebutkan bahwa pengusaha dapat
memberlakukan waktu kerja melebihi ketentuan untuk pekerjaan tertentu. Batasan
lembur dalam Pasal 78 yang sebelumnya maksimal selama 3 jam ditambah menjadi
4 jam. Sementara kewajiban pengusaha untuk memberi hari libur hanya satu hari
dalam satu minggu.
Rancangan aturan tersebut terdengar miris di tengah belasan kasus keguguran yang
menimpa pegawai pabrik es krim AICE. Di PT Alpen Food Industry, 14 kasus
keguguran dan 6 kasus kematian bayi baru lahir menimpa buruh perempuan di sana
hanya dalam waktu setahun.
Pekerja perempuan di pabrik es krim itu tetap diminta bekerja secara normal dan
masuk shift malam meski kandungan telah berusia 8 bulan lebih. Izin haid pertama
pun harus meminta surat sakit dari dokter di perusahaan, padahal haid bukanlah
penyakit.
Eni yang juga menjadi tulang punggung keluarga juga waswas ketika tahu bakal
ada perubahan aturan upah minimum dan skema kenaikan upah per tahunnya.
Upah minimum tak lagi berdasar Upah Minimum Kota (UMK), namun hanya
mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Sekarang saja dengan UMK Rp 3,1 juta, itu upah lajang saya nggak bisa memenuhi
kebutuhan untuk keluarga. Apalagi kalau UMP diterapkan, saya tidak bisa
membayangkan kehidupan kami ke depannya," ucapnya. UMP di tempat kerja Eni
hanya Rp 1,8 juta, jauh lebih rendah dari UMK.
Kegelisahan serupa dirasakan Edi, pegawai PT Taekwang Indonesia di Subang. Ia
tahu bahwa aturan baru upah minimum itu akan berdampak langsung terhadap
pekerja-pekerja baru.
"Dengan adanya omnibus law nanti, mau tidak mau perusahaan akan mengikuti
(aturan upah minimum baru). Kalau tidak, akan ada ketimpangan, ada cemburu
sosial juga sesama kaum buruh yang produksinya sama tapi gajinya beda," ucapnya
kepada kumparan.
Apalagi Pasal 88 B berbunyi bahwa upah ditetapkan berdasar satuan waktu dan
atau satuan hasil sehingga membuka peluang upah dihitung per jam atau per hasil
Page 58 of 99.
