Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 61
tahun, 3 kali upah; masa kerja 9-12 tahun, 4 kali upah; dan masa kerja di atas 12
tahun, 5 kali upah.
Bagi Edi, pasal tersebut tak membuat aturan omnibus law lebih baik. "Bonus itu kan
diberikan ketika perusahaan itu mampu. Kalau perusahaan itu nggak mampu, apa
pasal pemanis ini akan berlaku? Saya pikir pasti tidak," ucap Edi penuh sangsi.
Sementara Eni melihat bahwa aturan itu hiasan belaka. "Mau ada pemanis seperti
apa pun, ketika tidak ada sanksi pidana untuk perusahaan, maka berpotensi
membuat mereka (pengusaha) jadi kanibal, mencabik-cabik kita."
Dalih Pemerintah dan Pengusaha
Jawaban pengusaha dan pemerintah menyoal segala kekhawatiran pekerja dalam
RUU Cilaka hampir serupa, misalnya saja dalam hal status kontrak pekerja yang
tidak memiliki batas waktu. Baik Kemenko Perekonomian, Kementerian
Ketenagakerjaan, maupun pengusaha-pengusaha yang tergabung di Kantor Dagang
Indonesia, memandang penghapusan batasan status PKWT demi menghadapi
ekonomi digital.
"Kita menganggap status kontrak itu tidak kita batasi karena memang jenis-jenis
pekerjaan ke depan akan lebih bervariasi. Apalagi di dunia digital, pekerjaan
semakin beragam," jawab Dita.
Ia menjelaskan, kompensasi dari ketiadaan pembatasan status kontrak itu ialah
berupa uang kompensasi yang diberikan ketika pekerja dipecat. Kompensasi lainnya
berupa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Kartu Pra-Kerja yang hingga
kini mekanismenya masih digodok.
Page 60 of 99.
