Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 60
kerja. Dalam aturan berikutnya, Pasal 88 E menyebut bahwa upah minimum untuk
industri padat karya seperti industri garmen atau tekstil akan diatur tersendiri.
"Pasal 88 E adalah pasal pendukung rezim upah murah. Kenapa? Karena disebutkan
untuk sektor padat karya diberlakukan upah minimum tersendiri... Artinya sangat
mungkin upah minimumnya jauh berada di bawah upah minimum provinsi," ucap
peneliti Indef, Bhima Yudhistira, ketika berbincang dengan kumparan, Rabu (19/2).
Sementara kenaikan upah, dalam rancangan omnibus law, hanya
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah tanpa menghitung laju inflasi.
"Bagaimana dengan daerah yang pertumbuhan ekonominya negatif atau minus?"
tanya Bhima kemudian.
Aturan-aturan tersebut tentu saja tak hanya berlaku bagi buruh pabrik, tapi juga
para pekerja dan siapa pun yang menggantungkan hidup dari menerima gaji. Kerja
di kantor, di start-up, atau pun di pabrik sama saja karena tak ada lagi upah
sektoral.
Rencana perubahan aturan upah minimum dan skema pengupahan ini kian
membuat gamang ketika pasal yang melarang pengusaha membayar upah di bawah
upah minimum dihapus. "Berarti kan perlindungan negara untuk pekerja tidak ada,"
ucap Edi.
Eni dengan tegas berkata, "Ketika payung hukum nasional tidak memberi sanksi
untuk pengusaha atau perusahaan (yang membayar upah di bawah upah
minimum), maka mereka akan sewenang-wenang."
Di sisi lain, Bhima menilai nasib milenial dan generasi muda mendatang tak kalah
gamangnya. Sebab aturan Tenaga Kerja Asing diperlonggar dalam omnibus law
dengan dihapusnya Pasal 43 dan 44 yang mengatur rencana penggunaan TKA dan
standar kompetensi khusus TKA.
"Milenial ke depan ini justru akan fight for life. Mereka akan berhadap-hadapan
langsung dengan tenaga kerja asing," ucapnya.
Demi menghadapi gejolak yang mungkin timbul akibat RUU Cilaka, Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto memasukkan aturan tambahan di Pasal 92
tentang Penghargaan Lainnya yang biasa disebut sweetener---pemanis. Seperti
namanya, pasal sweetener ini memang berfungsi sebagai pemanis alias kompensasi
dari sejumlah ketentuan yang hilang.
"Bisa saja ada penurunan (pendapatan), makanya kemudian ada sweetener. Itu
kompensasinya," jawab staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari saat
menerima kumparan di kantornya, Jakarta, Jumat (28/2).
Pasal sweetener mengatur uang penghargaan yang akan diberikan paling lama
setahun setelah RUU Cilaka diberlakukan. Besarannya yakni sebagai berikut: masa
kerja 1-3 tahun, 1 kali upah; masa kerja 3-6 tahun, 2 kali upah; masa kerja 6-9
Page 59 of 99.
