Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020

minimum, beda upah. Upah itu aturan undang-undang dan itu enggak diubah di
RUU Cipta Kerja ini. Itu kan bipartit. Saya dengan Anda berdua. Itu kan rumus
umumnya. Ya kan? Makanya perusahaan itu menetapkan struktur upah,
(berdasarkan) keahlian, hitungan tahun segala macam.

Yang diatur upah minimum adalah orang yang baru masuk.

Kalau dia sudah masuk struktur perusahaan sudah bekerja, bahkan lebih dari
setahun dia kan enggak ikut upah minimum lagi. Ikut struktur upah gaji di masing-
masing perusahaan. Jadi jangan dikacaukan upah minimum ini dengan sistem
pengupahan. Sistem pengupahan itu bipartit diselesaikan dengan bersama. Kalau
Anda keahlian cuma itu sekian. Dan itu pasti diatur upah minimum semua. Jadi itu
base layer paling bawah supaya ada perlindungan negara terhadap pekerja supaya
tanda petik tetap dia bisa hidup untuk bekerja.

Bagaimana soal sweetener? Apakah seperti kompensasi?

Ya bisa saja diartikan sebagai kompensasi juga. Tetapi kan gini Pak Menko
pemikirannya, ini kita berada dalam kondisi ekonomi yang enggak menguntungkan.
Salah satu upayanya selain investasi, APBN, ya kita harus bangun dari domestik
juga. Domestik itu apa? Pelaku-pelaku usaha. Oleh karena itu kita perlu masuk cash
ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa berinvestasi atau bisa melakukan
kegiatan usaha. Jadi kita harapkan ada multiplier effect-nya.

Paling lama (sweetener diterapkan). Karena kita butuhnya sekarang. Kalau diatur
panjang itu untuk meningkatkan ekonomi domestik kan tambah. Kan gini istilah
ekonominya ketika uang masuk ke pasar uang itu kan bergulir. Tapi kalau uangnya
nanti, ya mulainya nanti. Kita butuhnya sekarang kondisinya. Apalagi ada
coronavirus segala macam. Kita harus dorong domestiknya.

Soal sweetener kenapa harus menunggu omnibus law disahkan?

Hanya dengan undang-undang bisa memaksa. Sekarang kalau kita paksa pakai PP
apa mau? Undang-undang itulah yang bisa memaksa. Kenapa kita harus tunggu
Cipta Kerja ini? Karena di situ diatur. Normanya ada di situ. Kita bisa bikin PP tapi
pengusaha apa dasarnya?

Tetapi, RUU Cipta Kerja ini kemudian mendapat protes keras dari pekerja.
Bagaimana tanggapan Anda?

Buruh kan gini, kan saya dah bilang kita kalau di antara sektor, K/L-nya
(Kementerian/Lembaga) adalah naker. Kemenaker sudah komunikasi enggak?
Sudah komunikasi. Cuma persoalannya misalnya serikat pekerja. Serikat pekerja kan
konfederasinya ada 16. Kalau 1 bersuara mengatakan kami enggak mau, apa yang
lainnya enggak? (ya) Diajak.

Kita pun pernah ikut mengundang mereka. Jadi persoalan nanti mereka bilang
enggak setuju, kemudian mereka bilang di media, itu nanti ya demokrasi.

Page 65 of 99.