Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 72
Indonesia dalam keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Kerja
belum lama ini.
Koalisi tersebut merupakan sejumlah lembaga masyarakat seperti AMAN, Auriga,
ELSAM, Greenpeace, ICEL, ICW, ICJR, Kontras, LBH Jakarta, LBH Pers, Perludem,
PPMAN, PSHK, Sajogyo Institut, Walhi, Yappika, YLBHI.
Dalam bidang ketenagakerjaan, lanjut Isnur, banyak ketentuan yang akan
memunculkan perbudakan baru karena pekerja dieksploitasi membabi buta sehingga
kehilangan jaminan hak serta perlindungan dalam pekerjaannya.
Sedangkan di bidang lingkungan hidup, terdapat penghapusan pasal pengakuan
kearifan lokal untuk melakukan pembakaran lahan seluas 2 hektar dihapus sehingga
berpotensi menjerat masyarakat adat dan peladang tradisional. Ironisnya, korporasi
akan sulit dijerat karena penegakan hukum pidana bersifat ultimum remedium
(harus didahului dengan sanksi administratif).
Materi lain yang tidak berhubungan dengan kemudahan perijinan berusaha adalah
tentang pemberian ruang bagi pemerintah untuk campur tangan dalam pemberitaan
media. Permasalahan lain yang turut mewarnai materu RUU Cipta Kerja ini adalah
pengabaian total pada aspek lingkungan hidup, termasuk pada hak-hak masyarakat
adat.
Dampak yang ditimbulkan pun akan sangat luas yaitu rusaknya lingkungan,
runtuhnya keadaban hukum, dan kriminalisasi yang semakin banyak terhadap
peladang tradisional. Hancurnya lingkungan, rusaknya hukum, dan justifikasi
perampasan hak-hak masyarakat akan membawa Indonesia ke ketimpangan yang
semakin dalam. Apabila dampak itu yang terjadi, maka RUU Cipta Kerja menjadi
RUU terburuk sejak era reformasi.
"Patut diingat bahwa pemerintah menargetkan proses penyusunan serta
pembahasan di DPR dalam waktu 100 hari. Sungguh disayangkan juga bahwa peran
DPR yang seharusnya sebagai penyeimbang eksekutif justru tidak menjalankan
perannya," ucapnya.
Suara publik yang kritis dan kencang menolak RUU Cipta Kerja tidak tersuarakan
oleh DPR, malah justru yang keluar adalah bagaimana proses pembahasan RUU
Cipta Kerja ini secepat mungkin; alih-alih pembahasan mengenai materi.
Penolakan yang terjadi bukan hanya organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dan
kelompok buruh yang kritis menolak RUU Cipta Kerja ini, namun juga akademisi dari
berbagai disiplin ilmu dengan semangat penolakan yang sama. Dengan pendekatan
kejar tayang dan serba terburu-buru sebagaimana diperlihatkan DPR dan Presiden;
bukan tidak mungkin RUU Cipta Kerja bila diundangkan menjadi sejarah sebagai UU
yang efektivitasnya gagal.
Page 71 of 99.
